Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan pada 2026 tidak mengalami kenaikan signifikan. Meski tetap di kisaran Rp44,19 miliar, kebijakan tahun ini difokuskan pada pengetatan sasaran penerima manfaat.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati, mengatakan alokasi tersebut murni bersumber dari APBD Kutim dan nilainya relatif sama seperti tahun sebelumnya.
“Untuk porsi Pemkab Kutim, sudah kita anggarkan sekitar Rp44 miliar,” ujar Yuwana saat dikonfirmasi.
Namun, berbeda dari tahun sebelumnya, pembiayaan BPJS tidak lagi menjangkau seluruh peserta kelas III secara luas. Pemerintah kini memprioritaskan masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan sebagai penerima utama.
“Kita utamakan masyarakat tidak mampu. Itu yang menjadi prioritas pembiayaan JKN,” tegasnya.
Kebijakan ini diambil di tengah tingginya capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kutim yang telah menembus lebih dari 95 persen. Angka tersebut bahkan mengantarkan Kutim meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori utama di tingkat nasional.
Dengan capaian tersebut, pemerintah menilai cakupan kepesertaan sudah cukup luas, sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Program jaminan kesehatan di Kutim sendiri telah berjalan sejak 2017 dan terus diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, sekitar 245 ribu jiwa tercatat telah difasilitasi dalam program tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata, menyebut pihaknya tetap berperan dalam proses pendataan calon penerima. Namun, keputusan akhir tetap berada di Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
“Kami membantu menginput data masyarakat, tetapi persetujuan tetap di Dinas Kesehatan dan BPJS,” ujarnya.
Untuk 2026, jumlah penerima manfaat akan disesuaikan dengan hasil verifikasi data serta kemampuan anggaran daerah.(*)
