KUTAI TIMUR – Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai bukan karena minimnya lapangan pekerjaan. Tapi ketidaksesuaian antara minat pencari kerja lokal dengan kebutuhan riil perusahaan, khususnya di sektor perkebunan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kutim per Agustus 2025 mencapai 6,20 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,76 persen. Namun, di sisi lain, sejumlah perusahaan justru kesulitan merekrut tenaga kerja lokal.
Salah satunya PT Subur Abadi Plantations (SAP) yang beroperasi di Kecamatan Telen. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini membutuhkan lebih dari 100 tenaga kerja untuk posisi operasional lapangan, seperti pemanen dan perawat tanaman.
Asisten HRD PT SAP, Dwi Puji Hartono, mengatakan rekrutmen telah dibuka sejak Desember 2025 dan disosialisasikan hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
Hanya saja, minat masyarakat sekitar perusahaan atau Ring Satu masih sangat rendah.
“Tenaga kerja lokal ada, tapi yang mendaftar hanya satu atau dua orang. Untuk pekerjaan lapangan seperti panen, memang kurang diminati,” kata Dwi saat ditemui di Kantor Disnakertrans.
Padahal, perusahaan telah menyiapkan fasilitas yang dinilai cukup memadai, mulai dari gaji sesuai UMK, mess gratis, listrik dan air bersih, hingga jaminan BPJS Kesehatan.
Karena kebutuhan operasional yang tidak bisa ditunda, PT SAP akhirnya mengajukan izin kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah, sembari tetap membuka peluang bagi warga lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kutim, Trisno, menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan persoalan struktural dalam dunia ketenagakerjaan di Kutai Timur.
“Lowongan kerja sebenarnya tersedia. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja lokal, tapi peminatnya minim,” ujar Trisno.
Menurutnya, hasil evaluasi Disnakertrans menunjukkan adanya kecenderungan pencari kerja lokal lebih memilih pekerjaan di sektor ritel atau perkotaan, meskipun penghasilannya relatif lebih rendah dibandingkan sektor perkebunan.
“Ini bukan hanya soal ada atau tidaknya pekerjaan, tapi soal pilihan dan minat. Kualifikasi pendidikannya sebenarnya setara,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disnakertrans Kutim berencana memperkuat sinergi dengan perusahaan serta mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Kami ingin mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap pakai dan sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk untuk pekerjaan teknis yang membutuhkan keahlian khusus,” tutup Trisno. (exp)
