Di tengah berbagai klaim mengenai pertumbuhan ekonomi dan optimisme pembangunan, banyak keluarga justru menghadapi kenyataan yang berbeda. Harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, biaya pendidikan yang semakin mahal, tarif transportasi yang meningkat, hingga kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dijangkau telah menciptakan tekanan baru bagi rumah tangga.
Fenomena ini terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika dahulu penghasilan bulanan masih memungkinkan keluarga menyisihkan dana untuk tabungan atau kebutuhan sekunder, kini sebagian besar pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak keluarga terpaksa menunda pembelian barang, mengurangi kualitas konsumsi pangan, hingga mengandalkan pinjaman untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.
Kondisi tersebut menghadirkan pertanyaan penting: untuk siapa pertumbuhan ekonomi sebenarnya dirasakan?
Di berbagai daerah, pekerja menghadapi situasi yang paradoksal. Produktivitas dituntut meningkat, jam kerja semakin panjang, namun daya beli tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibatnya, masyarakat bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama seperti beberapa tahun lalu.
Pada saat yang sama, budaya konsumsi terus didorong melalui berbagai platform digital. Masyarakat dibombardir dengan promosi, diskon, dan gaya hidup yang menempatkan konsumsi sebagai simbol keberhasilan. Ironisnya, ketika kemampuan membeli menurun, tekanan sosial untuk tetap terlihat “mampu” justru semakin besar. Tidak sedikit individu yang akhirnya terjebak dalam siklus utang konsumtif demi memenuhi ekspektasi sosial yang dibentuk oleh ruang digital.
Melemahnya daya beli bukan semata persoalan ekonomi. Ia merupakan cerminan dari ketimpangan yang lebih luas, ketika pertumbuhan dan keuntungan ekonomi tidak selalu terdistribusi secara merata. Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan masyarakat, maka yang terjadi bukan hanya penurunan konsumsi, tetapi juga penurunan kualitas hidup.
Pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu melihat persoalan ini secara lebih jujur dan objektif. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar angka-angka optimisme, melainkan kebijakan yang mampu memperkuat pendapatan riil, menciptakan pekerjaan yang layak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan membuka akses ekonomi yang lebih adil.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan yang tercatat di laporan statistik, melainkan sejauh mana masyarakat dapat hidup dengan tenang, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan memiliki harapan terhadap masa depan.(*)
Penulis Opini : OLGAR
