LUWU UTARA, Nadinewsonline.com – Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Malangke Raya (ASMARA) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) agar kiranya lebih serius menangani persoalan banjir yang terjadi secara berkepanjangan di Malangke Raya.
Hal ini, diutarakan para massa aksi yang tergabung di ASMARA, meminta Pemda Lutra, secepatnya lakukan penanganan banjir khususnya di beberapa desa yang terdapat di dua kecamatan yakni, Malangke dan Malangke Barat.
Sekaitan dengan hal tersebut, Jendral lapangan (Jenlap) Yusril mengatakan bahwa, banjir di dua kecamatan itu, menghadirkan penderitaan bagi para masyarakat yang terdampak karena telah lama berlangsungnya.
Ia menerangkan, aksi yang dilakukannya itu lantaran, masyarakat sudah jenuh dengan adanya banjir yang melanda wilayahnya dan kini, telah berbulan-bulan namun tak kunjung ada penanganan serius dari pemerintah terkait.
“Kami datang meminta keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan banjir di beberapa desa di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat,” ungkap Yusril ke awak media di Luwu Utara, Rabu (17/05/2023) lalu.
Yusril menambahkan, banjir di dua kecamatan ini, diduganya terjadi karena penyebab yang sama yaitu, terjadi pendangkalan sungai dan adanya tanggul yang jebol.
“Di Kecamatan Malangke yang dialiri sungai masamba terjadi pendangkalan dialirannya, dan tanggul yang jebol di Desa Putemata mengakibatkan beberapa desa terdampak yaitu Desa Pettalandung, Girikusuma dan Pattimang,” tuturnya.
“Itu sudah berlangsung sudah kurang lebih 3 bulan. Dan di Kecamatan Malangke Barat juga terjadi pendangkalan sungai dan tanggul di aliran Sungai Rongkong jebol. Parahnya, sudah ada 10 bulan lebih terendam banjir, termasuk di Desa Wara, Desa Kalitata, Desa Cenning dan sampai ke Desa Waelawi,” tambah Yusril.
Menurutnya, banjir akan menerjang desa-desa yang lain di dua Kecamatan ini ketika tidak ada penanganan khusus dari pemerintah dan SKPD terkait.
“Maka dari itu, Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Malangke Raya (ASMARA) datang kekantor DPRD Luwu Utara berorasi bergantian dengan lantang menyuarakan keadaan akibat banjir dan aspirasi masyarakat dengan lantang, tidak lepas dari beberapa tuntutan yang kami bawa,” terangnya.
Adapun tuntutan yang dibawah oleh para pengunjuk ini, diantaranya adalah:
1. Mendesak Pemda Lutra untuk melakukan normalisasi sungai;
2. Mendesak Pemda Lutra segera melakukan penanggulangan tanggul yang jebol;
3. Mendesak Pemda Lutra untuk membuat panitia khusus penanggulangan banjir Malangke Raya;
4. Meminta Pemda Lutra untuk bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat Malangke Raya akibat banjir yang berkepanjangan;
5. Mendesak Pemda Lutra membuat kolam retensi; dan
6. Mendesak Pemda Lutra segera melakukan pembangunan bendungan.
“Tuntutan ini, kami anggap dapat menyelesaikan masalah banjir di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat, ketika Pemerintah Daerah fokus dalam melakukannya,” pungkas Jenlap pada aliansi ini.
Dalam demonstrasi itu, massa aksi ditemui oleh beberapa stakeholder, diantaranya, Ketua DPRD Luwu Utara bersama dengan jajaranya, Kadis PUPR, Dinas Pertanian dan juga Dinas Pendidikan.
“Kami telah hearing dengan stakeholder terkait, di rapat dengar pendapat tersebut, kami mendesak secepatnya melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sebagai solusi jangka pendek karena masyarakat sudah lama tergenang banjir dan itu membuat banyak kerugian, melumpuhkan segalah aktivitas masyarakat dan tuntutan kami yang lainya harus di realisasikan bukan hanya janji yang tak kunjung dilakukan,” ujar Yusril dengan nada tegas.
Sementara itu, Kadis PUPR dalam tanggapannya menuturkan, akan secepatnya melakukan normalisasi sungai dan penanggulangan tanggul yang jebol. Sembaring tahap pembangunan bendungan dan kolam retensi sebagai penangan banjir jangka panjang juga akan membentuk panitia dengan segera, khusus untuk penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat.
Menanggapi hal itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajenlap) Aksi, Fiki mengatakan, berbagai upaya penanganan betul-betul harus dilakukan secepatnya.
“Sekaitan normalisasi sungai, harus dilakukan secepatnya dan menurunkan sebanyak banyaknya alat. Sekaitan tanggul yang di ada disepanjang pelataran sungai harus dibuat dengan bahan yang kokoh sehingga dapat bertahan lama karena, hal tersebut membuat masyarakat dihantui banjir ketika bahan yang digunakan mudah di sapu air,” ujar Fiki.
“Sementara Kadis Pertanian dalam pernyataannya, akan melakukan assessment sekaitan ganti rugi lahan pertanian masyarakat akibat banjir yang berkepanjangan di wilayah itu,” tambahnya.
“Dinas Pendidikan dalam pernyataannya, akan melakukan penanganan khusus untuk siswa-siswi yang sekolah nya tidak dapat dilakukan kegiatan pelajaran,” lanjut Wajenlap ASMARA ini.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini, jika dalam satu minggu ini tidak ada tindakan yang signifikan dilakukan oleh dinas terkait, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Masyarakat sudah siap untuk datang menduduki Kantor Daerah Kabupaten Luwu Utara,” tegasnya.
