JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sama-sama memprediksi Lebaran Idul Fitri 1447 H jatuh pada tanggal 21 Maret 2021.
Menurut Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, secara astronomi pada saat Kamis (19/3) waktu Maghrib di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Kriteria MABIMS untuk penentuan awal bulan hijriah seperti Ramadhan dan Syawal menetapkan visibilitas tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
“Pada saat Maghrib 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara posisi hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMS, maka 1 Syawal 1447 = 21 Maret 2026,” kata Thomas.
Menurutnya, posisi hilal pada tanggal tersebut belum memenuhi syarat visibilitas. Namun, jika menggunakan kriteria lain seperti yang digunakan Turki, hasilnya berbeda.
“Maka menurut kriteria Turki, 1 Syawal 1447 = 20 Maret 2026,” tambahnya.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap data pengamatan hilal penentuan awal bulan hijriah.
Dari catatan BMKG, posisi hilal pada 19 Maret 2026, saat rencana pengamatan dilakukan, diperkirakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria MABIMS.
Menurut BMKG, ketinggian hilal saat Matahari terbenam pada tanggal itu berkisar antara 0,91 derajat di Merauke, Papua hingga 3,13 derajat di Sabang, Aceh.
Sementara elongasi geosentris saat Matahari terbenam diperkirakan berada pada rentang 4,54 derajat di Waris, Papua hingga 6,1 derajat di Banda Aceh.
BMKG juga mengingatkan objek astronomi lain yang berpotensi mengganggu pengamatan hilal. Dalam proses rukyat, pengamat perlu mempertimbangkan kemungkinan munculnya planet atau bintang terang yang posisinya berdekatan dengan Bulan sehingga bisa disalahartikan sebagai hilal.
Berdasarkan data tersebut dan mengacu pada kriteria MABIMS, hilal diperkirakan tidak terlihat pada 19 Maret 2026. Jika kondisi ini terjadi, maka bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari dan Idul Fitri jatuh pada 21 Maret 2026.
Sementara itu, Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 20 Maret. Penetapan tersebut menggunakan metode hisab yang berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Disisi lain, pemerintah baru akan memastikan tanggal 1 Syawal melalui sidang isbat yang biasanya digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 29 Ramadan.
Dalam menetapkan awal bulan hijriah, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS. Jika merujuk data-data dari BRIN dan BMKG, maka ada kemungkinan pemerintah akan menetapkan Lebaran 2026 jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Thomas menilai potensi perbedaan penetapan Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah cukup besar dan kemungkinan akan semakin sering terjadi.
Menurutnya, penyebab utama perbedaan awal Ramadan, Syawal, maupun Dzulhijjah di Indonesia bukan semata karena perbedaan metode hisab dan rukyat, melainkan karena perbedaan kriteria yang digunakan.
Muhammadiyah kini menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang merujuk pada sistem global seperti yang dikembangkan di Turki.
“Penggunaan KHGT yang secara resmi akan dimulai pada 1447/2025 berpotensi makin sering terjadi perbedaan awal Ramadan, Syawal, atau Idul Fitri,” jelas Thomas.
Analisis lain menggunakan aplikasi Hisab Astronomis yang dikembangkan oleh Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam (Persis) juga menunjukkan potensi perbedaan Idul Fitri dapat terjadi hingga 2029 atau 1450 Hijriah. Meski demikian, pada periode tersebut awal Ramadan diperkirakan tetap sama.
Potensi perbedaan ini diperkirakan akan terus terjadi selama kriteria yang digunakan pemerintah dan Muhammadiyah tidak berubah. (*)
