PALOPO – Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Palopo sebagai terbaik kedua nasional dalam pengendalian inflasi pada Kemendagri Awards 2026 mendapat sorotan dari kalangan legislatif. DPRD Kota Palopo mempertanyakan indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Palopo menerima dana insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari pemerintah pusat. Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, menilai penghargaan itu perlu dikaji lebih mendalam mengingat sejumlah indikator ekonomi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Apa indikatornya sehingga disebut terbaik kedua dalam bidang inflasi? Dari hasil pemantauan dan pengawasan kami di DPRD beberapa bulan lalu, kondisinya justru bertolak belakang dengan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” ujar Alfri Jamil, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Alfri, DPRD memiliki sejumlah catatan yang menjadi dasar pertanyaan terhadap penghargaan tersebut. Salah satunya berasal dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan bersama Tim Pengendalian Pangan dan Tim Sapu Bersih Pengendalian Keamanan, Harga, dan Perizinan di sejumlah pasar tradisional Kota Palopo.
Dalam pemantauan tersebut, DPRD menemukan beberapa harga kebutuhan pokok masih berada pada level yang relatif tinggi dan bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami turun langsung ke Pasar Niaga Palopo dan Pasar Andi Tadda. Faktanya, beberapa harga kebutuhan pokok masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
Selain persoalan harga pangan, Alfri juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai belum mampu mendorong aktivitas ekonomi secara optimal. Ia menyebut lambatnya perputaran anggaran daerah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Menurutnya, belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Palopo. Namun, rendahnya serapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinilai turut memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.
“Perputaran fiskal daerah masih jauh dari harapan. Salah satu indikatornya adalah rendahnya serapan TPP ASN. Ketika uang tidak beredar secara optimal, daya beli masyarakat juga ikut menurun,” ujarnya.
DPRD Kota Palopo berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terkait indikator yang digunakan dalam penilaian Kemendagri Awards 2026. Dengan demikian, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.(*)
