BONTANG – Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan lembaga adat dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bontang, Hery Keswanto, yang mendorong Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala agar semakin aktif memperkuat kelembagaan dan memperluas kontribusinya dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat.
Menurut Hery, pemerintah daerah sejauh ini telah memberikan dukungan terhadap keberadaan lembaga adat melalui berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda) hingga Peraturan Wali Kota (Perwali). Dukungan tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi lembaga adat dalam menjalankan fungsi pelestarian budaya dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Namun demikian, ia menilai penguatan kelembagaan juga perlu dilakukan dari internal organisasi melalui penyusunan aturan dan pedoman yang jelas sebagai landasan kerja.
“Lembaga adat harus memiliki pedoman yang kuat agar mampu menjaga marwah organisasi sekaligus menjadi penggerak pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” ujar Hery, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan hubungan antara pemerintah dan lembaga adat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, keduanya harus saling melengkapi dalam semangat kolaborasi guna menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Sementara di sisi lain, lembaga adat memiliki kedekatan dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya yang berkembang di lapangan.
Karena itu, Hery berharap lembaga adat dapat lebih aktif menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui di tengah masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia meyakini komunikasi yang terjalin dengan baik akan membantu pemerintah mengambil langkah yang lebih cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.
“Kalau ada persoalan di masyarakat, lembaga adat bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Dengan koordinasi yang baik, solusi bisa lebih cepat ditemukan,” katanya.
Selain memperkuat fungsi sosial dan budaya, Hery juga menaruh perhatian terhadap potensi warisan budaya yang dimiliki kawasan Bontang Kuala. Ia mendorong agar berbagai situs maupun aset budaya yang memiliki nilai sejarah dapat didata secara sistematis dan dikembangkan bersama instansi terkait.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya.
Pendataan potensi cagar budaya, lanjutnya, dapat dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar proses pelestarian berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Warisan budaya yang kita miliki harus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Selain menjadi identitas daerah, hal ini juga bisa mendukung pengembangan wisata budaya di Bontang,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Hery menegaskan DPRD Kota Bontang siap mengawal implementasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga adat, apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Kami siap memfasilitasi apabila ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Semua pihak harus bekerja bersama untuk kemajuan Bontang,” tegasnya.
Bagi Hery, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan juga harus mampu menjaga identitas budaya yang menjadi akar kehidupan masyarakat.
Karena itulah, peran lembaga adat dinilai tetap relevan dan penting dalam mendukung kemajuan Kota Bontang di masa depan.(*)
