CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital dalam transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan TP2DD Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa (19/5/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa forum HLM ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
“Momentum ini sangat strategis, bukan hanya sebagai refleksi bersama para pimpinan, tetapi juga sebagai ruang membangun sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Cirebon pada April 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 2,75 persen dan inflasi tahun kalender 0,97 persen. Angka tersebut menunjukkan kondisi inflasi yang masih terkendali dalam sasaran nasional.
Sejumlah langkah telah dilakukan TPID Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas harga, di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan stok dan harga bahan pokok, serta penguatan UMKM melalui Mall UKM.
Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi daerah.
“Setiap pihak memiliki peran strategis. Siapa berbuat apa dan berkontribusi terhadap apa, itu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPw Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan tren optimistis. Hal ini terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang berada di angka 113,0 atau masih dalam kategori optimis.
Dari sisi digitalisasi, transaksi QRIS di wilayah Ciayumajakuning periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai Rp5,63 triliun. Kota Cirebon menjadi kontributor terbesar dengan porsi 50,63 persen.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon juga tercatat tertinggi di wilayah Ciayumajakuning dengan realisasi Rp2,02 miliar hingga Maret 2026.
Wihujeng juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah yang masih menjadi faktor utama dalam pergerakan inflasi.
Menurutnya, deflasi pada April dipengaruhi normalisasi konsumsi masyarakat pasca Idulfitri serta stabilnya pasokan pangan dari masa panen.
“Inflasi Mei diprakirakan lebih rendah dengan dorongan deflasi pada beberapa komoditas pangan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, TPID Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah program unggulan tahun 2026, termasuk program Mang Pangling (Mobil Pangan Keliling) yang mendistribusikan bahan pangan langsung ke masyarakat berbasis wilayah.
Selain itu, penguatan kerja sama antar daerah (KAD) terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, mengingat Kota Cirebon bukan daerah produsen utama.
Program Warung Peduli Inflasi (WADULI) juga terus dioptimalkan agar lebih efektif dalam menjangkau kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.
