Kejar Anggaran di Pusat, Opsi Demokrat Kutim Hadapi Efisiensi Anggaran

oleh -
oleh

Kutai Timur – Di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah, Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) lebih agresif mengakses pendanaan dari pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dorongan tersebut disampaikan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, saat berkunjung ke Kantor Bupati Kutim, Rabu (25/3/2026).

Irwan menilai, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Menurutnya, peluang anggaran dari kementerian dan lembaga pusat masih terbuka, asalkan pemerintah daerah aktif membangun komunikasi.

“Anggaran di kementerian itu masih banyak. Tinggal bagaimana kita aktif berkomunikasi agar program pusat bisa diarahkan ke Kutai Timur,” ujar Irwan.

Ia menegaskan, kepala daerah harus memiliki pendekatan proaktif dengan menjalin komunikasi intensif bersama kementerian, DPR RI, hingga lembaga teknis lainnya.

“Pemimpin tidak boleh pasrah. Harus punya ide, integritas, dan kemauan untuk memperjuangkan daerahnya,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pembangunan akses Pelabuhan Kenyamukan dan bantuan infrastruktur jalan di Rantau Pulung yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, skema serupa masih bisa dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Tak hanya sektor infrastruktur, Irwan juga melihat peluang pada penguatan ekonomi kreatif, pembangunan desa, hingga optimalisasi dana transfer daerah, termasuk dana bagi hasil.

“Pemangkasan anggaran itu konteksnya global, tapi hak daerah seperti dana bagi hasil tetap harus diperjuangkan agar maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kutim, Ordiansyah, menilai jaringan partai di tingkat pusat menjadi peluang strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kita punya akses di pusat yang bisa dimanfaatkan untuk membantu daerah, dan itu akan kami optimalkan untuk kepentingan masyarakat,” bebernya.

Ia memastikan Demokrat akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran. (Ronny)