PALOPO – Polemik penundaan eksekusi Cafe Sisi Lain di Kota Palopo kembali membuka
pertanyaan besar tentang kepastian hukum di Indonesia. Ketika suatu objek telah
dilelang secara resmi melalui mekanisme negara oleh KPKNL berdasarkan hak
tanggungan bank akibat wanprestasi debitur, maka secara hukum hak kepemilikan
telah berpindah kepada pemenang lelang yang sah dan beriktikad baik.
Dalam konteks hukum nasional, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan secara tegas memberikan kewenangan kepada kreditor
untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji.
Mekanisme ini dikenal sebagai parate executie, yaitu hak eksekusi langsung yang
diberikan undang-undang demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem
perbankan.
Karena itu, hasil lelang atas objek Cafe Sisi Lain bukanlah tindakan sepihak,
melainkan proses resmi negara yang memiliki dasar hukum kuat. Risalah Lelang
yang diterbitkan KPKNL juga merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan
hukum mengikat. Bahkan dalam Pasal 200 ayat (11) HIR ditegaskan bahwa apabila
pihak yang kalah tidak bersedia mengosongkan objek secara sukarela, maka Ketua
Pengadilan Negeri berwenang menjalankan eksekusi pengosongan.
Tuduhan mengenai adanya pemalsuan dokumen oleh pihak bank sampai hari ini
masih sebatas dugaan yang belum pernah dibuktikan melalui putusan pidana
berkekuatan hukum tetap. Dalam prinsip hukum berlaku asas Presumptio Iustae
Causa, yaitu setiap tindakan dan dokumen resmi negara harus dianggap sah
sebelum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Hal ini juga diperkuat
Pasal 1918 KUHPerdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu perkara
pidana baru dapat memengaruhi hak perdata apabila telah diputus secara inkrah
oleh pengadilan pidana.
Dengan demikian, sengketa antara debitur dan pihak bank semestinya diselesaikan
melalui jalur gugatan perdata atau proses pidana tersendiri tanpa mengorbankan hak
pemenang lelang yang telah membeli objek tersebut secara sah.
Selain itu, perlindungan terhadap pembeli lelang beriktikad baik juga telah
ditegaskan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Negara wajib
memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengikuti proses
lelang resmi dan menyetor pembayaran kepada negara. Jika hak pemenang lelang
terus ditunda tanpa kepastian, maka negara justru sedang melemahkan kepercayaan
publik terhadap sistem hukum dan pelelangan negara itu sendiri.
Status blokir administrasi yang pernah muncul di BPN juga tidak otomatis
menggugurkan hak pemenang lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 13 Tahun 2017, blokir sertifikat bersifat administratif dan sementara, bukan
alat untuk membatalkan hasil lelang ataupun menghentikan kewenangan eksekusi
pengadilan.
Yang menjadi persoalan serius adalah apabila setiap eksekusi dapat dihentikan
hanya karena adanya gugatan baru, opini publik, atau tekanan massa, maka ke
depan hukum akan kehilangan kepastian. Siapa pun yang kalah perkara cukup
membangun konflik baru untuk menghambat putusan pengadilan. Ini bukan lagi
penegakan hukum, melainkan preseden berbahaya bagi negara hukum.
Eksekusi bukan tindakan sewenang-wenang. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan
dan hak hukum yang sah. Ketika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum terus
ditunda karena tekanan di luar proses peradilan, maka yang dipertaruhkan bukan
hanya objek Cafe Sisi Lain, tetapi juga wibawa pengadilan dan kepercayaan
masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.
