BIREUEN – Kondisi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen semakin memprihatinkan. Hingga Selasa (24/3/2026), ratusan warga masih bertahan di tenda darurat akibat belum adanya kepastian mengenai Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah daerah setempat.
Permasalahan pascabencana ini mencuat setelah Bupati Bireuen dinilai enggan mengusulkan Huntara bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, janji pembangunan 1.000 unit Huntap yang disampaikan saat peletakan batu pertama di Bale Panah, Kecamatan Juli, pada Rabu (7/3/2026) lalu, hingga kini belum menunjukkan progres nyata.
Padahal, dalam seremoni tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menjanjikan ribuan unit hunian tersebut akan rampung dalam waktu dua minggu. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (24/3/2026), fisik bangunan 1.000 unit Huntap tersebut belum terlihat sama sekali.
Kekecewaan warga memuncak dengan aksi mendirikan tenda darurat tepat di halaman Kantor Bupati Bireuen. Para pengungsi mengaku belum menerima hak-hak dasar mereka, mulai dari Huntara, Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), hingga Huntap.
Salah satu pengungsi, M. Amin, menegaskan bahwa warga akan terus melakukan aksi bertahan di lokasi tersebut hingga pemerintah memenuhi kewajibannya.
“Kami akan terus bertahan di sini (halaman kantor bupati Bireuen -red) sampai hak kami terpenuhi, baik itu Huntara, DTH, Jadup, Huntap maupun hak kami lainnya”, ujar M. Amin, Selasa (24/3/2026).
Kondisi di pengungsian halaman kantor bupati tersebut terpantau sangat miris. Di dalam tenda, terdapat bayi berusia enam bulan dan sejumlah anak-anak yang terpaksa tinggal dalam fasilitas seadanya. Mirisnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada tenaga medis dari pemerintah yang datang untuk memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi, terutama kelompok rentan tersebut.
Ketiadaan langkah konkret dari Pemkab Bireuen dalam menangani hak-hak korban bencana ini membuat nasib ratusan warga masih terkatung-katung tanpa kepastian tempat tinggal yang layak. (mis)
