KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Asisten bidang Kesejahteraan Masyarakat menanggapi protes ihwal kecelakaan yang melibatkan bus perusahaan dan warga di jalan poros Sangatta.
Asisten Trisno mengaku belum mengetahui data kejadian kecelakaan tersebut. Namun pemerintah daerah harus mengambil peran memastikan operasional perusahaan pada ruang publik harus dilaksakan sesuai regulasi.
“Kalau kecelakaan, berarti ada kesalahan di dalamnya, entah itu kesalahan dari karyawan yang tidak mematuhi aturan internal perusahaan terkait safety,” jelasnya.
Bisa juga, kata Trisno, karena pemerintah daerah kurang optimal mengambil peran dalam pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi dalam hal ini.
“Saya agak canggung ngomong ini,” tukasnya.
Namun yang pasti pihaknya akan melalukan pendalaman untuk hal ini dalam waktu dekat.
“Kita dalami, nanti saya minta Dinas Perhubungan (Dishub Kutim) melakukan pendalaman terkait apa sih yang terjadi dan rekomendasi apa yang bisa diambil agar tidak terulang,” terangnya.
Kendala lainnya menyangkut operasional bus perusahaan di dalam kota, membuat rawan kemacetan.
Trisno mengatakan, masalah ini masih dilematis. Lantaran sebelumnya ada gagasan mobil perusahaan tidak melewati jalan protokoler, melainkan ringroad.
“Sementara karyawan-karyawan perusahaan domisilinya memang sepanjang jalan protokoler.
Disamping itu sebagian kondisi ringroad masih belum terbangun sepenuhnya, lantaran sengketa masalah lahan.
“Ring road sudah jadi, yang belum selesai itu dari Pendidikan ke Soekarno Hatta tetapi terkendala masalah lahan,” ungkapnya. (*)
