CIREBON – Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengkritisi pola pelaksanaan Program MBG atau Makan Bergizi Gratis, yang saat ini dijalankan pemerintah.
Meski mendukung tujuan program tersebut, ia menilai mekanisme di lapangan masih belum tepat sasaran karena cenderung berbasis proyek.
Pernyataan itu disampaikan Rokhmin saat melakukan kunjungan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberapa hari lalu.
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu, pelaksanaan MBG seharusnya lebih mengedepankan pemberdayaan kantin sekolah dan keluarga siswa dibanding sistem terpusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG sangat bagus, tujuannya baik. Tapi praktiknya kurang tepat karena diproyekkan. Saya lebih setuju dananya disalurkan ke kantin sekolah atau langsung ke orang tua,” ujar Rokhmin kepada wartawan.
Soroti Besarnya Anggaran MBG
Politikus yang kini duduk di Komisi IV DPR RI itu juga menyoroti besarnya anggaran Program MBG yang dinilai terlalu membebani APBN.
Menurutnya, anggaran program makan gratis saat ini mencapai sekitar 7 persen dari total APBN. Padahal, berdasarkan hitungan yang pernah dilakukan bersama sejumlah rekannya, kebutuhan ideal program tersebut cukup berada di angka Rp45 triliun.
“Anggaran MBG cukup 0,5 persen dari APBN. Saat ini sekitar 7 persen dari APBN. Kami pernah menghitung, idealnya sekitar Rp45 triliun,” ungkap Rektor Universitas UMMI Bogor tersebut.
Rokhmin menilai program MBG seharusnya diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi dan sekolah yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan serta klasifikasi penerima manfaat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap perbaikan gizi anak.
Usul Dana Dialihkan untuk Pendidikan dan UMKM
Lebih lanjut, Rokhmin menyebut efisiensi anggaran MBG dapat membuka ruang fiskal bagi sektor lain yang lebih mendesak.
Ia memperkirakan jika anggaran MBG ditekan menjadi Rp45 triliun, maka masih tersedia sekitar Rp300 triliun yang bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor strategis.
“Sisanya bisa dipakai untuk pendidikan, perbaikan jalan, membantu UMKM, subsidi gas, menyelamatkan industri kecil yang gulung tikar, hingga membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Pernyataan Rokhmin Dahuri ini pun memunculkan diskusi baru terkait efektivitas Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Selain soal pemerataan manfaat, skema distribusi dan besaran anggaran kini ikut menjadi sorotan publik.(Mu’min)
