BALIKPAPAN – Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres), Suwardi, minta Kota Balikpapan membangun basis kearifan lokal sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru daerah.
Dalam kunjungan ke Balikpapan, Suwardi menyampaikan pemerintah pusat terus berupaya memahami persoalan serta potensi daerah agar kebijakan berpihak pada rakyat.
“Kami juga ingin memperoleh informasi tentang potensi yang perlu diberikan perhatian agar dapat dimaksimalkan,” ujar Suwardi usai bertemu dengan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rabu 8 Oktober 2025.
Menurutnya, di era modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, penting bagi daerah tetap berpijak pada akar budayanya.
Ia menekankan agar kemajuan tidak membuat masyarakat tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal.
“Kita boleh modern, boleh hebat, tapi jangan lupa dengan tradisi yang diwariskan nenek moyang,” ucapnya.
“Masyarakat di Balikpapan ini kan beragam ada Bugis, Dayak, Jawa, Arab, Papua semua memiliki nilai-nilai budaya sendiri. Kearifan lokal itu harus dirawat agar menjadi kekuatan, bukan perbedaan,” sambung dia.
Suwardi menilai keberagaman etnis dan budaya di Balikpapan adalah kekayaan sosial yang perlu terus dijaga melalui kebijakan inklusif.
Ia mendorong pemerintah kota memberi perhatian khusus kepada masyarakat adat, terutama suku Dayak, dalam mempertahankan identitas dan sistem sosial budayanya di tengah arus modernisasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyambut baik kunjungan Stafsus Wapres tersebut.
Ia berharap kunjungan ini membawa perhatian khusus pemerintah pusat terhadap potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Balikpapan yang belum tergarap optimal.
“Kami memiliki garis pantai sepanjang 80 kilometer, tapi belum ada pengelolaan serius untuk pemberdayaan ekonomi biru. Kami juga punya cold storage berkapasitas 20 ton yang belum dimaksimalkan. Ini menjadi catatan penting bagi Stafsus Wapres,” jelas Bagus.
Ia menambahkan, Balikpapan memiliki peluang besar mengembangkan sektor pengolahan hasil laut, termasuk potensi kepiting soka yang sempat menarik perhatian rombongan Stafsus Wapres.
Pemerintah kota berharap melalui koordinasi dengan Wapres, ada peluang investasi masuk di sektor tersebut.
“Kalau nanti Pak Wapres berkenan atau melalui jaringan beliau bisa menghadirkan investor, tentu kami siap memberikan fasilitas dan kemudahan. Kami ingin ekonomi biru di Balikpapan bisa menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.
Bagus juga menyoroti persoalan yang dihadapi nelayan kecil, terutama terkait aktivitas kapal tangkap besar yang masih beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional.
“Nelayan kecil seharusnya bisa melaut di wilayah 4–12 mil, tapi sekarang kapal troll dan kapal besar justru masuk sampai 4 mil. Akibatnya, nelayan kecil sulit mendapat hasil tangkapan,” katanya.
Pemkot Balikpapan, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar ada pengawasan ketat di wilayah perairan tersebut.
“Kami ingin ada regulasi dan pengawasan lebih tegas agar nelayan kecil terlindungi. Ini penting untuk keadilan ekonomi di sektor maritim,” tegasnya. (nadi)
