BIREUEN – Presiden Prabowo Subianto mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Namun, kebijakan ini berbenturan dengan langkah Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, yang justru mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kebutuhan seremonial.
Prabowo menyampaikan instruksi tersebut dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/02/2026). Dia meminta seluruh instansi memangkas belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa,” tegas Presiden Prabowo.
Sementara itu, kondisi berbanding terbalik terjadi di Kabupaten Bireuen. Pemkab Bireuen justru menganggarkan dana besar untuk operasional kepala daerah tahun 2026. Padahal, ribuan warga saat ini masih berjuang pulih dari dampak bencana banjir.
Melansir laporan Bithe.co, anggaran rumah tangga kepala daerah mencapai angka yang fantastis. Pemkab Bireuen mengalokasikan Rp420 juta untuk makanan dan minuman. Selain itu, belanja jamuan tamu juga menyentuh angka Rp600 juta.
Selanjutnya, terdapat dana khusus sebesar Rp120 juta untuk kegiatan open house Idul Fitri 1447 Hijriah. Anggaran penunjang penampilan Bupati juga mencakup pengadaan pakaian dinas Rp130 juta dan biaya penatu (laundry) Rp45 juta per tahun.
Bahkan, pengadaan fasilitas ruang kerja Bupati turut menyerap anggaran besar. Pemkab Bireuen menganggarkan Rp138 juta untuk karpet dan Rp50 juta untuk gorden. Di samping itu, biaya perjalanan dinas luar daerah Bupati menelan dana hingga Rp1,5 miliar.
Oleh karena itu, Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, melontarkan kritik tajam. Murni menilai alokasi anggaran tersebut sangat tidak rasional di tengah penderitaan rakyat Bireuen yang kehilangan tempat tinggal.
”Ini bukan sekadar angka, melainkan potret nyata ketimpangan moral dalam pengelolaan anggaran publik oleh Bupati Bireuen,” kata Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, Kamis (2/4/2026) kepada Bithe.co.
Menurut Murni, publik berhak mencurigai orientasi anggaran tersebut untuk pelayanan atau sekadar kenyamanan penguasa.
“Jangan biasakan publik melihat pemborosan lalu diminta diam, ini uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, bukan dinikmati,” sebut Murni M Nasir.
Dia juga mendesak pemangkasan total anggaran tidak prioritas demi pemulihan korban banjir serta menuntut transparansi.
”Hentikan praktik pemborosan di tengah situasi krisis, dan kami mendorong penegakan hukum tanpa kompromi jika ditemukan penyimpangan,” sebutnya.
Sebaliknya, Pj Sekda Bireuen Hanafiah membantah tudingan pemborosan tersebut saat wartawan menghubunginya. Hanafiah mengklaim alokasi anggaran Pemkab Bireuen masih dalam batas rasional.
”Malah lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah lain. Menurut saya itu sudah sesuai,” kata Hanafiah, Kamis (2/4/2026), dikutip Bithe.co. (mis)
