Dalam politik lokal, konsistensi sikap adalah mata uang paling mahal. Publik tentu masih mengingat bagaimana Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, pada masa kepemimpinan Basri Rase kerap tampil sebagai figur yang vokal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kritik demi kritik dilontarkan secara terbuka, mulai dari polemik pengelolaan anggaran, kebijakan pemanfaatan aset daerah, hingga persoalan pelayanan publik.
Pada masa itu, DPRD seolah menunjukkan wajah idealnya sebagai lembaga kontrol. Suara legislatif terdengar lantang, argumentatif, dan cukup tajam dalam menyoroti kebijakan pemerintah kota. Dalam banyak kesempatan, Ketua DPRD tampil seperti singa yang mengaung, menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif tidak boleh berjalan tanpa pengawasan.
Namun, dinamika politik selalu bergerak. Kini Bontang berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni. Dalam konfigurasi kekuasaan yang baru ini terdapat satu fakta politik yang tidak bisa diabaikan oleh publik yaitu Wali Kota Neni Moerniaeni adalah ibu dari Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Relasi keluarga dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis salah. Dalam sistem demokrasi, siapa pun memiliki hak politik yang sama selama prosesnya melalui mekanisme konstitusional. Namun yang menjadi pertanyaan publik bukan soal hubungan darah, melainkan bagaimana relasi tersebut mempengaruhi kualitas pengawasan politik. Di sinilah ruang refleksi itu muncul.
Jika dahulu kritik legislatif terdengar lantang terhadap kebijakan eksekutif, sebagian masyarakat kini mulai merasakan nada yang lebih lembut. Pengawasan tampak lebih diplomatis, bahkan sesekali terasa sunyi. Ibarat perumpamaan yang sederhana, dahulu seperti singa yang mengaung, kini terdengar seperti kucing yang mengeong.
Tentu perumpamaan ini bukan dimaksudkan sebagai serangan personal, melainkan gambaran kegelisahan publik terhadap perubahan intensitas kontrol politik. Karena dalam demokrasi lokal, yang dibutuhkan bukan sekadar harmoni kekuasaan, tetapi juga keseimbangan kekuasaan.
Publik tentu wajar bertanya :
Bagaimana wajah pengawasan legislatif hari ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni?
Apakah situasi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah berjalan begitu baik sehingga kritik tidak lagi diperlukan?
Ataukah ada dinamika kompromi politik yang membuat legislatif dan eksekutif hidup lebih romantis sehingga kritik yang dulu tajam terasa lebih diplomatis?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk mencurigai, tetapi untuk menjaga integritas sistem. Sebab DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, memiliki fungsi fundamental yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah pilar penting agar kebijakan pemerintah tidak keluar dari prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Dalam konteks inilah, relasi keluarga di lingkar kekuasaan justru menuntut standar etika politik yang lebih tinggi. Bukan untuk membatasi hubungan personal, tetapi untuk memastikan bahwa pengambilan kebijakan publik tetap berdiri di atas prinsip profesionalitas, transparansi, dan menjaga agar kebijakan tetap berada di rel kepentingan publik.
Demokrasi akan tetap sehat jika pengawasan berjalan objektif tanpa melihat siapa yang duduk di kursi eksekutif. Baik itu orang lain, sahabat politik, bahkan keluarga sendiri. Sebab APBD bukan milik kelompok tertentu, bukan pula milik elit kekuasaan. APBD adalah milik seluruh warga kota yang mempercayakan mandatnya kepada para pemimpin daerah.
Oleh karena itu, masyarakat Bontang sesungguhnya tidak menuntut konflik antara legislatif dan eksekutif. Yang diharapkan adalah keseimbangan. Pengawasan yang jujur, transparansi yang kuat, dan keberanian moral untuk mengingatkan ketika kebijakan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan singa yang hanya mengaung pada satu masa, atau kucing yang selalu jinak pada masa lain. Demokrasi membutuhkan wakil rakyat yang suaranya stabil dan tegas saat perlu, rasional saat mendesak, dan selalu berpijak pada kepentingan masyarakat.
Jika dulu suara kritik bisa terdengar jelas ketika eksekutif dipimpin oleh figur lain, maka publik tentu berharap suara yang sama tetap hidup hari ini, bahkan ketika hubungan kekuasaan menjadi lebih dekat secara personal.
Sebab dalam politik, yang paling diingat bukan seberapa keras suara kita, melainkan kepada siapa keberanian itu diarahkan dan untuk siapa ia diperjuangkan. Dan di situlah ukuran sejati seorang wakil rakyat, apakah ia berdiri lebih dekat pada kekuasaan, atau tetap berpijak pada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. (*)
