Komite Tani Muda mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur untuk memperketat pengawasan dan mengambil langkah konkret dalam mengontrol stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Imbauan ini disampaikan menyusul tren kenaikan harga pangan yang hampir selalu terjadi setiap memasuki momentum hari besar keagamaan di Kutai Timur.
Ketua KTM, Saddam Amrul, menegaskan bahwa lonjakan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, dan cabai berpotensi memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ia menilai pengendalian harga harus dilakukan sejak dini melalui pengawasan aktif di pasar tradisional, distributor, hingga rantai pasok.
“Kami meminta Disperindag tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga harus melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak ada praktik penimbunan dan kenaikan harga sepihak yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Saddam yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian DPD KNPI itu menyoroti bahwa gejolak harga sering tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang diterima petani.
Menurutnya, kenaikan di tingkat pasar kerap lebih banyak dinikmati oleh mata rantai perantara, sementara petani tetap berada pada posisi tawar yang lemah.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga penyangga stok dan pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman serta distribusi berjalan lancar.
Langkah preventif seperti operasi pasar murah dan inspeksi mendadak di titik distribusi juga dinilai penting untuk meredam spekulasi harga.
“Stabilitas harga bukan hanya soal daya beli masyarakat, tetapi juga perlindungan bagi petani lokal. Transparansi rantai distribusi dan harga acuan yang jelas harus dijalankan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” ujarnya.
KTM menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pengendalian harga dan ketahanan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa tekanan lonjakan kebutuhan pokok. (*)
