BIREUEN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GeRAK Bireuen mengkritik tajam lambatnya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dalam menangani korban banjir. Ratusan warga terpantau masih bertahan di tenda darurat meski pemerintah pusat telah mengucurkan dana puluhan miliar rupiah.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, menyoroti klaim pemerintah daerah yang menyebut penanganan bencana sudah berjalan semestinya. Ia mempertanyakan pernyataan tersebut karena fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Kalau Sudah Sesuai Tahapan, Kenapa Korban Masih di Tenda?” tegas Murni melalui keterangan tertulisnya.
Selanjutnya, GeRAK memaparkan beberapa temuan kritis terkait stagnasi penanganan ini. Skema hunian sementara (huntara) belum tersedia secara jelas. Selain itu, pembangunan hunian tetap (huntap) belum menunjukkan progres signifikan bagi korban tanpa lahan.
Sementara itu, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan Bireuen. Dana tersebut meliputi Rp86,1 miliar untuk perbaikan rumah bagi 4.347 kepala keluarga. Pemerintah juga menyediakan tambahan Rp4 miliar untuk bantuan bencana yang belum termanfaatkan secara optimal.
Oleh karena itu, GeRAK menilai masalah utama terletak pada buruknya implementasi tingkat daerah, bukan pada ketiadaan dana. Respons pemerintah yang menyarankan warga menempuh jalur class action justru dinilai sebagai bentuk lepas tangan.
”Bukan masyarakat yang berlebihan dalam menyuarakan kritik, melainkan realitas di lapangan yang terlalu kontras dengan klaim bahwa penanganan telah berjalan sesuai tahapan,” ungkap Murni.
Sebagai penutup, GeRAK mendesak Pemkab Bireuen segera merealisasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Mereka mengingatkan pemerintah agar berhenti mengeluarkan pernyataan normatif tanpa memberikan solusi konkret di lapangan.
”Jangan lagi menambah kesan konyol dalam penanganan yang menyangkut nasib rakyat,” pungkasnya. (mis)
