BIREUEN – Koalisi Gerakan Sipil Bireuen akan menggelar aksi damai jilid II hari ini, Senin (6/4/2026), di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Massa menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak-hak korban banjir November 2025 yang terabaikan.
Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M. Akmal, menyatakan aksi ini muncul akibat keresahan masyarakat yang memuncak. Empat bulan pascabencana, banyak korban banjir masih hidup dalam ketidakpastian.
“Ini bukan lagi soal lambatnya penanganan, tapi soal hak warga yang belum dipenuhi. Kami tidak bisa diam ketika korban masih bertahan tanpa kepastian,” ujar M. Akmal kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).
Bencana akhir 2025 tersebut menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Selain itu, proses pemulihan pascabencana berjalan sangat lambat.
Akmal menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih membiarkan sejumlah korban bertahan di tenda pengungsian darurat.
“Empat bulan berlalu, tapi masih ada warga yang hidup di tenda. Ini kondisi yang tidak bisa lagi ditoleransi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Koalisi menyoroti buruknya tata kelola penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam mengelola data korban dan mendistribusikan bantuan.
“Data tidak jelas, informasi sulit diakses. Di lapangan, keluhan terus muncul, ada yang belum menerima bantuan, ada pula yang tidak tepat sasaran. Ini harus dibuka terang-benderang,” katanya.
Sementara itu, aksi damai ini akan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Koalisi membawa tuntutan utama terkait transparansi data, percepatan pemulihan, dan keadilan distribusi bantuan.
Akmal mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga warga umum, untuk turun ke jalan dan bergabung dalam aksi damai tersebut.
“Kami mengundang semua yang peduli untuk hadir. Ini bukan sekadar aksi, ini panggilan nurani untuk membela hak korban. Suara kita hari ini menentukan keadilan esok,” tutup M. Akmal. (mis)
