CIREBON – Kesenjangan performa antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon kini tengah menjadi sorotan tajam.
Kalangan aktivis dan masyarakat menilai adanya perbedaan mencolok dalam capaian pembangunan serta responsivitas terhadap kebutuhan publik, yang diibaratkan bak “langit dan bumi”.
Di level provinsi, kepemimpinan Jawa Barat di bawah asuhan Dedi Mulyadi (KDM) dinilai menunjukkan progres signifikan.
Program pembangunan, layanan kesehatan, hingga inovasi pendidikan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat karena sifatnya yang cepat dan solutif.
Sebaliknya, potret kontras justru terlihat di wilayah Kabupaten Cirebon. Masyarakat mulai menyuarakan keluhan terkait lambannya mesin birokrasi daerah.
Istilah “lola” (loading lama) hingga julukan “keong sawah” menyemat pada kinerja pemerintah daerah yang dianggap bergerak tanpa arah dan hasil yang jelas.
Aktivis sosial sekaligus warga Kabupaten Cirebon, Boby, mengungkapkan bahwa kedekatan pemimpin dengan rakyat bukan sekedar pencitraan, melainkan buah dari kinerja nyata. Ia secara terbuka menyarankan agar Bupati Cirebon bercermin pada gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat.
“Kami berharap kepemimpinan di daerah bisa mencontoh Kang Dedi Mulyadi. Kedekatan beliau dengan masyarakat bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari kerja nyata yang dirasakan langsung,” ujar Boby dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, keluhan masyarakat sudah merambah ke berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur yang rusak, layanan kesehatan yang kaku, hingga persoalan sosial yang kian kompleks namun tak kunjung tersentuh kebijakan nyata.
Sebagai bentuk keprihatinan, Boby pun menuangkan kritiknya melalui sebuah narasi puitis yang menyindir ketimpangan pelayanan tersebut.
“Di tanah yang sama, langitnya tak berbeda, namun langkah pemimpinnya tak seirama. Satu menanam harapan, memanen kepercayaan, yang lain sibuk berjalan, namun tak kunjung sampai tujuan,” tulis Boby dalam keterangannya.
Boby menegaskan bahwa rakyat bukanlah objek pasif. Mereka mencatat dan mempertanyakan mengapa kebijakan provinsi yang “jauh” justru terasa manfaatnya, sementara pemerintah kabupaten yang “dekat” secara geografis justru terasa jauh sentuhannya.
Kondisi birokrasi yang diibaratkan “keong sawah” ini dikhawatirkan akan meruntuhkan kepercayaan publik (public trust). Oleh karena itu, Boby mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran pelayanan publik.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dari panggung kebijakan yang berjalan tanpa arah. Ketika provinsi berlari, kabupaten jangan tertatih tanpa tujuan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari tumpukan janji atau wacana di atas kertas, melainkan dari dampak nyata yang mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Sebelumnya, momentum peringatan Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan bagi masa depan daerah.
Salah satunya datang dari Mukhidin, warga Kabupaten Cirebon, yang memberikan dukungan moril serta doa khusus bagi Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
Dalam untaian doanya, Mukhidin berharap agar Bupati Imron senantiasa diberikan kekuatan dan keberkahan dalam memimpin.
Ia menekankan pentingnya sosok pemimpin yang tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakatnya.
“Semoga Bupati Imron selalu sehat, kuat, dan diberkahi dalam menjalankan tugasnya, serta dapat membawa Kabupaten Cirebon menjadi lebih maju, sejahtera, dan ramah. Dan semoga beliau menjadi pemimpin yang selalu dicintai rakyatnya,” ujar Mukhidin belum lama ini.
Selain doa, Mukhidin juga menyoroti isu krusial yang menjadi perhatian utama warga, yakni pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, akses jalan yang layak adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama dalam sisa masa jabatan ini.
Berdasarkan informasi yang ia terima, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan perbaikan jalan rampung secara bertahap dalam periode 2025-2030.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masyarakat sangat berharap pembangunan jalan bisa lebih cepat dan efektif. Namun, kami juga memahami bahwa proses perbaikan memerlukan waktu, sehingga kesabaran dan kolaborasi antara pemerintah dan warga sangat diperlukan,” tambahnya.
Di akhir penyataannya, Mukhidin meminta agar Bupati Imron terus mengedepankan kepentingan publik dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan warga.
Kepemimpinan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan diyakini akan menjadi kunci bagi Bupati untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Dengan komunikasi yang baik, Bupati Imron akan terus menjadi pemimpin yang dicintai dan dipercaya untuk membawa Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kabupaten Cirebon masih menaruh harap agar kritik ini menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan kembali “menapak tanah” demi kesejahteraan bersama. (Mu’min)
