KUTAI TIMUR – Bupati Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) agar segera menindaklanjuti catatan hasil laporan keuangan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Instruksi tersebut disampaikan usai rapat bersama BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Tempudau, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Sangatta, Jumat (8/5/2026).
Bupati Ardiansyah menegaskan seluruh rekomendasi dan poin perhatian yang disampaikan tim pemeriksa harus segera diselesaikan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan BPK.
“Saya minta segera diselesaikan sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh BPK,” tegas Ardiansyah kepada awak media.
Pemkab Kutim Targetkan Pertahankan Opini WTP
Sebagai langkah teknis, Ardiansyah meminta setiap perangkat daerah segera menyusun skema penyelesaian yang terukur terhadap seluruh catatan hasil pemeriksaan.
Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi BPK untuk memantau progres tindak lanjut yang dilakukan masing-masing perangkat daerah.
Dengan percepatan penyelesaian rekomendasi tersebut, Pemkab Kutim berharap hasil akhir laporan keuangan daerah tetap memperoleh opini terbaik dari BPK.
“Mudah-mudahan RHP (Resume Hasil Pemeriksaan) kita masih sama seperti dulu, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Rapat bersama BPK RI Perwakilan Kaltim tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Kutim.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pembenahan terhadap sejumlah poin yang menjadi perhatian tim auditor agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan.(Arya)
