SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltim.
Anggaran senilai Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan, ternyata bukan hanya untuk Rujab Gubernur Kaltim. Demikian diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltimn Astri Intan Nirwany.
Ia menegaskan, angka Rp25 miliar tersebut bukan dialokasikan untuk satu bangunan rumah jabatan gubernur, melainkan merupakan total dari puluhan paket kegiatan.
“Yang berkembang di luar seolah-olah Rp25 miliar itu untuk satu rumah jabatan. Padahal itu terdiri dari 57 paket belanja, yang kemudian menjadi 55 paket setelah ada penyesuaian,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa 5 Mei 2026.
Dalam paparan yang ditampilkan kepada media, terlihat rincian anggaran sekitat Rp25 miliar tersebut mencakup berbagai item, mulai dari rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, ruang kerja wakil gubernur, hingga pengadaan perabot, alat dapur, videotron, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.
Astri menjelaskan, dari total anggaran tersebut, hanya sekitar Rp3,49 miliar yang benar-benar digunakan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sementara sisanya diperuntukkan bagi perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana di berbagai gedung dalam kompleks rujab.
“Jadi bukan hanya satu bangunan. Itu mencakup beberapa gedung layanan, fasilitas pendukung, dan kebutuhan operasional lainnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kesalahpahaman yang muncul akibat pengambilan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang masih berupa rencana, bukan realisasi anggaran.
“Yang diambil itu data Rencana Umum Pengadaan (RUP) sifatnya rencana. Nilainya belum tentu terealisasi sebesar itu karena masih ada proses negosiasi dan efisiensi,” katanya.
Menurutnya, perencanaan anggaran tersebut telah disusun sejak 2024 untuk pelaksanaan tahun anggaran 2025, bahkan sebelum diketahui siapa yang akan terpilih sebagai gubernur.
“Ini bukan untuk orang per orang, tapi untuk mempersiapkan fasilitas layanan bagi pimpinan daerah siapa pun yang terpilih,” tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan untuk melakukan rehabilitasi didasarkan pada hasil evaluasi lapangan yang menunjukkan kondisi sejumlah fasilitas rujab dalam keadaan tidak layak.
Seperti instalasi listrik banyak yang rusak, aliran air tidak berjalan baik, bahkan pompa air sudah tidak berfungsi. Ada juga atap yang bocor parah.
Astri menyebut, kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem pada 2025 yang menyebabkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan serius, termasuk banjir di beberapa bagian bangunan.
Di lantai dua rumah jabatan, bahkan sempat tergenang. Di Odah Etam juga terjadi kebocoran hingga air masuk ke dalam ruangan.
Selain rumah jabatan utama, kerusakan juga ditemukan di Guest House, Taman, serta fasilitas pendukung lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Sekarang aktivitas di rujab sangat tinggi, hampir setiap hari ada kegiatan. Berbeda dengan sebelumnya yang jarang digunakan, sehingga banyak fasilitas tidak terawat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh perencanaan anggaran tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan kesiapan fasilitas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi.
“ Jadi perlu diluruskan agar tidak terjadi framing yang keliru di masyarakat,” pungkasnya.(Dayat)
